Penuhi Kebutuhan Teknologi, BUMN Digital Harus Ikuti Perkembangan Teknologi Dunia

25-08-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Subardi. Foto: Dok/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Subardi menyatakan setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam permasalahan investasi Telkom dan Telkomsel ke GoTo sebesar Rp6,4 triliun yang sempat menjadi perhatian masyarakat luas. Yakni dilihat dari aspek hukum, aspek kepentingan dan legalitas korporasi tersebut.

 

Hal tersebut disampaikan Subardi dalam Rapat Kerja Panja Investasi BUMN pada Perusahaan Digital dengan Wakil Menteri BUMN II dan Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian BUMN, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2022).

 

"Pertama adalah adakah pelanggaran hukum, kemudian yang kedua apakah ada konflik kepentingan dari penyelenggara negara, apakah itu dari Kementerian BUMN, atau dari Telkom ada enggak? Yang ketiga adalah legalitas corporate, dalam internal Telkom dan Telkomsel ada aturan-aturan adakah diantara itu yang dilanggar? Kalau tidak ada, pede, berani," jelas politisi Partai NasDem itu.

 

Lebih lanjut menurut Subardi, Indonesia sebagai negara dengan sumber daya yang besar, saat ini sangat membutuhkan teknologi digital. Untuk mencukupi kebutuhan teknologi tersebut, BUMN digital dituntut harus mampu mengikuti perkembangan era teknologi di dunia. Sehingga memiliki jaringan keluar yang luas.

 

"Bukan hanya lingkup nasional saja, kita harus kesana (teknologi dunia). Dalam itu tentunya harus memiliki akses dan sinergitas terhadap entitas digital di seluruh dunia. Apakah itu badan swasta internasional, apakah itu BUMN internasional yang memang pemain di situ, nggak bisa kita hanya bermain hanya di lokal BUMN," tegas legislator daerah pemilihan (dapil) DI Yogyakarta tersebut.

 

Untuk itu, Subardi menilai bisnis digital dari Telkom dan Telkomsel tersebut merupakan salah satu pintu masuk yang akan mampu mengangkat potensi-potensi yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, menurutnya diperlukan sebuah penyiapan infrastruktur dan teknologi untuk mempersiapkan itu semua.

 

Ke depan, Subardi berharap dari sisi bisnis dan kemanfaatan,  investasi digital ini tidak hanya bermanfaat sebatas untuk orang per-orang tetapi lebih luas lagi bermanfaat bagi masyarakat luas. "Tidak salah jika ada sinergitas dengan badan swasta nasional, tidak salah saya kira, tidak harus dengan BUMN, karena apa, mereka akan memanfaatkan teknologi yang kita miliki," lanjutnya. (bia/sf)

BERITA TERKAIT
Rivqy Abdul Halim: BUMN Rugi, Komisaris Tak Layak Dapat Tantiem
19-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menegaskan dukungan atas langkah Presiden Prabowo Subianto menghapus tantiem...
KAI Didorong Inovasi Layanan Pasca Rombak Komisaris dan Direksi
15-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyambut baik pergantian Komisaris dan Direksi PT Kereta Api Indonesia...
Puluhan Ribu Ton Gula Menumpuk di Gudang, Pemerintah Harus Turun Tangan
11-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyoroti kondisi sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan...
Koperasi Merah Putih adalah Ekonomi yang Diamanahkan Oleh Founding Fathers Kita
06-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta– Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang...